BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengetian
Struktur
organisasi adalah wadah pengoordinasian, maka struktur organisasi perpustakaan
sekolah mampu menunjukkan hubungan antara pejabat dan bidang kerja yang satu
dengan yang lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab
masing-masing. Pengertian organisasi telah di definisikan banyak orang, antara
lain Padmo Wahyono dalam Ensiklopedia
Nasional Indonesia Vol.11, yang menyatakan bahwa organisasi adalah suatu
kerja sama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetaap. Sementara itu, James
D. Rooney sebagaimana dikutip Manullang dalam Lasa, mengungkapkan bahwa
organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan
bersama.
Dari
beberapa pendapat, dapat dipahami bahwa dalam organisasi terdapat tiga komponen
yang harus ada agar perjalanan organisasi lebih baik, yaitu kelompok orang,
kerja sama yang harmonis, serta pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
Proses pengorganisasian suatu perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila
memiliki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi, dan pengarahan pada
langkah-langkah tertentu. Koordinasi di sini maknanya adlah proses
pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu
lembaga untuk mencapai tujuan lembaga atau perpustakaan secara efisien.
Dengan kata lain, pengorganisasian disini
adalah suatu proses dan upaya mengkoordinasikan berbagai unsur organisasi
(perpustakaan) demi tercapainya tujuan organisasi (perpustakaan). Ada lima
prinsip yang harus dipegang bagi suatu organisasi yang ingin berjalan dengan
baik.
a. Perumusan
tujuan
b. Pembagian
kerja
c. Pembagian
wewenang
d. Kesatuan
komando
e. Koordinasi
Struktur
organisasi adalah mekanisme formal untuk mengelola diri dengan pembagian tugas
wewenang dan tanggung jawabyang
berbeda-beda. Struktur organisasi yang efektif juga akan merefleksikan tujuan
dan sasaran. Sistem penyusunan organisasi suatu lembaga dikenal beberapa
prinsip, yakni:
a. Prinsip
kesatupaduan komando (unity of command)
b. Pembagian
wewenang (scalar principle)
c. Jangkauan
pengawasan (span of control)
Sementara
itu, pembagian tugas, wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam organisasi
dalam perpustakaan sekolah akan tampak jelas apabila disusun suatu bagan formal
oranisasi. Pada umumnya, unit-unit organisasi yang terpisah digambarkan dalam
bentuk kotak-kotak yang dihubungkan dengan garis yang menunjukkan hubungan
kerjaa atau komando. Untuk itu, penentuan bagan organisasi perpustakaan dapat
disesuaikan dengan besar atau kecilnya kekuasaan dan kewenangan pegawai.
Sementara
itu, dalam kaitannya dengan sistem pengorganisasi perpustakaan (sekolah), perlu
memperhatikan elemen-elemennya di dalamnya. Di antaranya adalah kegiatan,
sumber daya manusia, sistem, sumber informasi, srana dan prasarana, serta dana.
Elemen-elemen ini dapat dikoordinasidan diarahkan sedemikian rupa untuk
mencapai tujuan perpustakaan. Struktur organisasi setiap jenis perpustakaan
memiliki karakteristik masing-masing. Hal ini dapat dimengerti karena perbedaan
masyarakat yang dilayani, lembaga yang menaunginya, dana, dan sumber daya
manusia.
Perpustakaan
sebagai sarana dan prasarana pendidikan perlu ada dalam setiap satuan
pendidikan formal dan nonformal (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab XII Pasal 45.
Undang-Undang itu berlaku pada setiap satuan pendidikan jalur pendidikan
sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus
menyediakan sumber belajar. Peran dan status pustakawan sebagai tenaga
kependidikan telah diatur secara jelas dalam undang-undang SISDIKNAS dalam Bab
XI Pasal 39 tentang tenaga kependidikan.
Melihat
realitas di lapangan, Lasa mencermati bahwa penyusunan struktur organisais
perpustakaan sekolah belum mampu merefleksikan spesialisasi bidang standarisasi
dan belum adanya koordinasi yang baik. Untuk itu, menurut Lasa seorang
pustakawan senior dari Universitas Gajah Mada, ada beberapa bentuk struktur
organisasi perpustakaan yang cocok dan bisa kita gunakan serta dikembangkan
dalam perpustakaan sekolah.
B.
Prinsip-Prinsip
Yang harus di pegang
Dalam
sebuah organisasi sebuah prinsip harus dipegang untuk memberikan sebuah
pegangan. Adapun prinsip yang harus dipegang oleh sebuah organisasi yaitu
1. Perumusan
tujuan
Dalam perumusan sebuah tujuan organisasi
harus jelas dan diketahui oleh seluruh elemen yang terkait alam organisasi
tersebut
2. Pembagian
kerja
Dalam hal ini, untuk mencapai
keefektifan dan efisiensi maka perlu pembagian tugas yang jelas
3. Pembagian
wewenang
Pembagian wewenag jelas pada
masing-masing orang atau kelompok dalam suatu organisasi dapat menghindarkan
dari terjadinya benturan kepentingan dan tindakan
4. Kesatuan
komando
Dalam suatu sistem koordinasi yang baik,
harus ada kesatuan komando atau perintah agar tidak terjadi kebingungan di
tingkat pelaksana.
5. Koordinasi
Koordinasi adalah proses integrasi
tujuan pada satuan yang terpisah dalm suatu lembaga untuk mencapa tujuan
organisasi secara efisien.
C.
Rekonstruksi
Organisasi Perpustakaan Sekolah
Restruktur
organisasi perpustakaan sekolah adalah langkah pertama dari beberapa langkah
antisipasif yang ditawarkan oleh Lasa bagi perpustakaan untuk mendapatkan dana atau keuntungan yang dalam
pelaksanaanya memerlukan peralatan, modal, dan sisitem yang terkait. Langkah
kedua dan ketiga adalah penataan manajemen dan identifikasi masalah.
Perpustakaan
sebagai organisasi public memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum
dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Di dalam pengoprasionalkan,
perpustakaan memerlukan dana yang diperoleh dari pemerintah dan sumbangan
buku.poleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila perpustakaan menggali dana
dari masyarakat pemakai dalam batas-batas kewajaran. Dengan kata lain,
perpustakaan sebagai organisasi non profit dapat mengambilkeuntungan dengan
syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, menurut Oleck, sebagaimana dikutip Lasa
dari Salusu, ada tiga batasan bagi organisasi non profit perpustakaan, sehingga
dibenarkan dan atau diperbolehkan mengambil dana dari masyarakat dengan
beberapa alasan, antara lain :
1. Public benefit yaitu
dana itu merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum,
seperti halnya sekolah, museum,dan rumah sakit.
2. Mutual benefit yaitu
keuntungan atau dana yang diperoleh merupakan keuntungan yang dinikmatio oleh
seluruh anggota organisasi non profit, sepertihalnya koperasi.
3. Private benefit yaitu
organisasi itu mengutip dana dari masyarakat sekedar biaya operasional dan
tidak mencari keuntungan secara berlebihan yang tentunya tidak sama dengan
organisasi bisnis,
Untuk
memudahkan koordinasi, disusun struktur yang mengatur pembagian tugas, wewenang,kekuasaan,
dan tanggung jawab kepada individu maupun kelompok dengan segala hak,
kewajiban, dan fasilitas lain. dal restrukturisasi organiasai, perlu dipikirkan
pemberian wewenang yang lebih longgar kepada bawahan untuk menemukan
kebijaksanaan dalam bidang mereka. Pemberian wewenang disertai tanggung jawab
dan diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas. Penyusunan struktur yang tepat
akan membuat organisasi itu lebih efektifdan efisien.\
Berikut
beberapa cirri yang bisa digunakan untuk menilai efektifitas organisasi :
1. Memiliki
bias terhadap tindakan dan penyelesaian tindakan
2. Selalu
dekat dengan pelanggan
3. Memupuk
semnagt kewirausahaan
4. Para
pegawai terpacu untuk meningkatkan produktifitas
D.
Mengetahui
tata cara perpustakaan sekolah
Perpustakaan
akan lebih berfungsi jika penataan dikelola dengan baik. Oleh karena itu,
supaya penyelenggaraan perpustakaan sekolah bisa menunjang pelaksanaan kegiatan
pembelajaran, maka perlu penataan kerja atau pengelolaan perpustakaan.
Sebagaimana
yang dikatakan oleh the liang gie, bahwa unit tata usaha memiliki tiga peran
pokok yaitu :
1. Tata
usaha melayani pelaksanaan pekerjaan opreratif untuk mencapai tujuan dari suatu
organisasi
2. Tata
usaha menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi untuk mdmbuat
kpeutusan atau melakukan tindakan cepat
3. Tata
usaha membantu kelancaran pekerja organisasi sebagai suatu keseluruhan
Sementara
itu, unit pelayanan teknis dengan unit
pelayanan teknis dengan init pelayan pembaca hubungannya sangat erat. Namun,
krbanyakan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pembaca setelah tugas-tugas
pelayanan tugas teknis terselesaikan.
E.
Tata
cara pendirian perpustakaan
Karena keberadaan perpustakaan
sekolah sangat penting, maka pendirian unit ini adalah sesuatu yang sanagt
urgen. Perpustakaan yang biasanya
diadakan di sekolah itu ada dua, yaitu:
a.
perpustakaan sekolah pusat
merupakan perpustakaan
pusat yang melayani semua warga sekolah tanpa memandang kelas.
b.
perpustakaan kelas
perpustakaan yang
biasanya ada di kelas I, II dan III pada
sekolah dasar.
Ibrahim Bafadal mengungkapkan
bahwa untuk mendirikan perpustakaan sekolah, ada beberapa langkah yang dapat
ditempuh, diantaranya pembuatan perpustakaan sekolah, mengusahakan dan mengatur
bahan-bahan pustaka, menunjukkan tenaga pengelolaan, serta membuat tata tertib
perpustakaan sekolah.
1. Pembentukan
Panitia
Untuk mendirikan suatu
perpustakaan sekolah sekolah maka dibutuhkan pengagas yang kelak melahirkan
suatu tenaga. Apabila gagasan untuk mendirikan perpustakaan telah muncul, maka
langkah berikutnya adalah segera merapatkan gagasan tersebut dengan seluruh anggota staf sekolah. Dan jika
disetujui maka dalam rapat tersebut disusun rancangan pendirian perpustakaan.
Adapun dalam susunan rancangan itu, perlu mencakup beberapa hal.
a.
Latar belakang pendirian perpustakaan
sekolah
b.
Tujuan pendirian perpustakaan sekolah
c.
Rencana personalia perpustakaan sekolah
d.
Struktur organisasi perpustakaan sekolah
e.
Cara pencarian dana dan pembianaan
perpustakaan sekolah.
Kemudian kepala sekolah melaporkan dan mengusulkan
rancangan perpustakaan sekolah itu kepada instansi yang berwenang. Dan penting
utnuk diingat hendaknya kepala sekolah meminta saran-saran, bimbingan, ataupun
bantuan dari instansi yang bersangkutan, serta berupaya agar rancangan itu
disetujui sehingga rancangan tersebut segera dapat direalisasikan. Jika
rancangan telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, maka kepala sekolah harus
segera merencanakan rapat dengan mengundang beberapa pihak. Dalam rapat tersebut
perlu diundang pihak eksternal dan internal untuk mendapatkan dukungan bagi
pendirian perpustakaan sekolah.
Agar senantiasa terjalin kerja sama yang baik antara
sekolah dengan pihak-pihak luar atau anggota masyarakat, maka sebaiknya
personalia panitia perpustakaan sekolah terdiri
atas kepal sekolah, guru-guru, wakil orang tua /wali, dan pemuka
masyarakat setempat. Berikut contih susunan kepengurusan atau kepanituan
perpustakaan.
Ketua : Kepala sekolah
Wakil Ketua : Salah seorang pejabat pemerintah atau pemuka
masyarakat
Sekretaris : Kepala Perpustakaan guru
Putakawan ( dari guru)
Bendahara : Ketua Komite Sekolah (wakil orang
tua/wali murid)
Anggota : Beberapa orang guru, wakil orang
tua.wali murid, dan pemuka masyarakat. Kepanitian perpustakaan sekolah memiliki
beberapa tugas, yakni:
a.
Merencanakan pendirian perpustakaan
sekolah
b.
Menetukan policy untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah
c.
Menetukan policy dalam hal mencari sumber-sumber pengandaan
dasar.
d.
Menentukan policy dalam hal penentuan tenaga pengelolaan perpustakaan sekolah.
e.
Melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
2. Mengusahakan
Sarana dan Prasarana
Sarana yang dimaksudkan disini
adalah perlengkapan dan peraturan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perpustakaan
sekolah. Ada dua macam peralatan yang perlu disediakan di perpustakaan sekolah,
pertama peralatan-peralatan yang habis pakai, seperti kertas, spidol, benang,
lem, dll. Kedua, peralatan-peralatan tidak habis pakai, seperti gunting, silet,
pisau, alat pencegah, dll.
3. Mengusahakan
Dan Mengatur Bahan-Bahan Pustaka
Ada dua cara yang bisa ditempuh
untuk mengusahakan bahan-bahan pustaka yaitu :
a.
Buku buku yang telah dimiliki sekolah
dikumpulkan
b. Panitia
perpustakaan sekolah mengusahakan dengan cara lain, seperti membeli, meminta
sumbanga.
Jika telah terkumpul, langkah berikutnya
adalah processing bahan-bahan pustaka. Adapun urutan langkah penanganan
processing adalah sebagi berikut
1.
Koleksi disetempel sekolah dan
inventaris perpustakaan
2.
Mendaftar koleksi pada buku inventaris
3.
Mengklasifikasi koleksi menurut sistem
klasifikasi
4.
Mengatalog buku-buku yang tersedia
5.
Melengkapi koleksi dengan kantong buku,
kartu buku, slip tanggal, dan “call number”
6.
Menyusun buku-buku(koleksi) di almari
atau rak buku.
4. Menunjuk tenaga pengelolaan
Tenaga pengelola perpustakaan di
setiap jenjang membutuhkan tenaga pengelola yang berbeda. Semakin tinggi
jenjang pendidikan maka memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk mengelola.
Adapun kriteria seorang kepala perpustakaan, menurut ibarahim bafadal yakitu :
a.
Seorang guru
b.
Guru yang mempunyai keahlian dalam
bidang perpustakaan
Sementara itu, untuk
petugas perpustakaan sekolah, tugasnya adalah membantu kepala perpustakaan
sekolah atau guru pustakawan.
5. Membuat
tata tertib
Peraturan dan tata tertib
perpustakan (sekolah) adalah pernyataan
yang jelas dan tegas mengenai tanggung jaawab dari semua pihak yang mengakses
dan memanfaatkan perpustakaan. Meskipun demikian, tata tertib ini dimaksudkan
mengajarkan disiplin yang keras. Hal ini selaras dengan pendapat ibarahim
bafaal yang mengatakan bahwa pembuatan
tata tertib perpustakaan sekolah sangat
penting dalam usaha pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah.
Dalam membuat peraturan maka kita
juga harus memperhatikan pertama, pembuatan tata tertib melibatkan seluruh
anggota panitia perpustakaan sekolah dan tenaga pengelola operasional. Yang
kedua, perlu dicantumkan dalam tata tertib perpustakaan sekolah sebagai berikut
:
a.
Sifat dan status perpustakaan sekolah
b.
Keanggotaan perpustakaan sekolah
c.
Bahan0bahan putska yang disediakan,
d.
Sanksi atau hukuman
e.
Iuran bagi setiap anggota
f.
Waktu pelayanan atau jam buku
g.
Sistem penyelenggaraan
h. Lumanya
setiap kalipeminjaman, dan jumlahnya
Ketiga,hendaknya tata tertib
perpustakaan dibuat dengan sederhana agar dapat dijalankan dengan cara efektif,
serta menjamin suasana yang aman dannkonsudsif. Ke empat, perarturan tidak
perlu kaku dank keras. Hal ini dilakukan untuk mendorong peserta didik
mencintai membaca dan terus belajar seumur hidup.
BAB
III
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Perpustakaan
merupakan sebuah bentuk dari sumber belajar yang menghimpun berbagai informasi
dalam bentuk buku dan bukan buku yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dalam
upaya mengembangkan kemampuan dan kecakapannya. Dengan demikian perpustakaan
membutuhkan pengelolaan yang baik dan profesional dalam memberikan perhatian
serius. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk memberikan segala upaya baik
tenaga, pikiran, maupun financial demi pengoptimalisasikan peran perpustakaan
sekolah.
B. Saran
Sebagai pengelola organisasi yang
baik maka dibutukan suatu struktur guna membagi tugas agar lebih efisien dan
lebih efisien. Dalam struktur ini akan lebih member kanperhatian khusus
terhadap sepsifikasi pekerjaan di perpustakaan sekolah. Dengan demikian guru
atau karyawan perpustakaan harus lebih memahami tentang pengelolaan
perpustakaan yang baik. Selain itu para pustakawan harus memkasimalkan
penggunaan sumber belajar disekitarnya.
DAFTAR RUJUKAN
Praswoto,Andi.2012. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Profesional.Jogyakarta:DIVA Press
Ibrahim,Bafadal.2008.Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.Jakarta:Bumi
Aksara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar